MEDAN – Di tengah gencarnya penyaluran bantuan pangan pemerintah, sebuah ironi mencuat dari Lapangan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.
Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, blak-blakan mengungkap “PR besar” yang masih membelit kota ini kekacauan data desil yang berpotensi membuat bantuan salah sasaran.
Alih-alih sekadar mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dalam penyerahan bantuan Oktober-Desember 2026, Senin (9/11/2026), Zakiyuddin justru melontarkan kritik tajam.
Ia menyoroti ketidaksesuaian Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai masih tumpang tindih. Imbasnya? Warga miskin yang berhak justru tak terdata, sementara yang mampu malah kebagian jatah.
“Kehadiran menteri diharapkan dapat banyak membantu masyarakat, terutama terkait masalah DTSEN yang dinilai masih belum tepat sasaran,” ujar Zakiyuddin dengan nada prihatin.
Data yang ada saat ini menunjukkan lebih dari 203 ribu Kepala Keluarga (KK) di Medan terdaftar sebagai penerima bantuan pangan, dengan jatah 10 kilogram beras per bulan.
Namun, angka fantastis ini justru menjadi alarm bahaya jika validitasnya dipertanyakan. Zakiyuddin pun mengambil langkah tegas dengan mendesak peran aktif para lurah.
Mereka diminta tidak hanya duduk di balik meja, tetapi turun langsung ke lapangan melakukan verifikasi dan pengecekan riil.
“Jangan lagi terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan. Karena bantuan ini sangat banyak, lurah-lurah juga perlu ikut mengecek persoalan data,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menanggapi santai namun serius. Ia mengakui bahwa data adalah entitas dinamis yang bisa saja keliru.
Pemerintah pusat, katanya, tengah menyiapkan langkah strategis, mulai dari penyaluran beras, penyediaan beras SPHP bersubsidi, hingga penguatan integrasi data melalui Kementerian Sosial.
“Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Data bisa diperbaiki, namanya juga data,” ucap Zulkifli, seraya meminta masyarakat proaktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian.
Kisruh data desil bukan sekadar soal administrasi. Ini adalah pertaruhan nyawa bagi warga kurang mampu yang menggantungkan hidup pada bantuan pemerintah.
Jika data salah, bukan hanya bantuan yang hilang, tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintah juga bisa runtuh.
Langkah Wawali Medan mendesak verifikasi lapangan oleh lurah adalah angin segar. Namun, tanpa pengawasan ketat dan transparansi, upaya ini hanya akan menjadi formalitas belaka.
Pemerintah Kota Medan dan Kementerian Sosial harus memastikan bahwa 203 ribu KK penerima manfaat benar-benar mereka yang berhak. Jangan sampai program mulia ini tercoreng oleh data yang “kacau”.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak segan melaporkan jika ada tetangga mampu yang menerima bantuan, atau tetangga miskin yang justru terlewat. (FD/Rel)
