MEDAN – Sumatera Utara siap mencetak sejarah nasional! Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut menargetkan pengesahan Perda Larangan Vape pertama di Indonesia sebelum 30 November 2026.
Jika disahkan, aturan ini bukan sekadar imbauan seluruh masyarakat Sumut dilarang menggunakan, menjual, hingga mengedarkan vape dan produk terkait. Gebrakan ini langsung menuai apresiasi dari DPRD dan mahasiswa.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya di sela Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus, BEM SI, dan BEM Nusantara di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Selasa (10/11/2026).
“Mungkin kami pertama kalinya di Indonesia yang membuat perda larangan vape. Begitu disahkan, tidak boleh lagi menggunakan dan menjual vape di seluruh wilayah Sumut,” tegas Bobby.
Sebelumnya, larangan vape hanya berlaku bagi ASN, pegawai BUMD, tenaga honorer, dan outsourcing di lingkungan Pemprov Sumut via surat edaran gubernur.
Kini, melalui revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, cakupan larangan diperluas ke seluruh masyarakat.
Bukan hanya penggunaan penjualan dan peredaran vape beserta produk terkait juga dilarang total.
Yang membedakan kebijakan ini dari daerah lain: Bobby Nasution tidak menutup mata pada nasib pedagang vape. Pemprov Sumut menyiapkan solusi konkret berupa akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Sumut agar mereka bisa beralih ke usaha lain.
“Pedagang vape tidak serta-merta diabaikan. Kami berikan KUR dari Bank Sumut untuk usaha lain. Bunganya sedang dihitung, apakah ditanggung Pemprov seluruhnya atau sebagian,” jelas Bobby.
Larangan ini bukan tanpa alasan. Rokok elektrik kerap menjadi sarana peredaran narkotika melalui cairan atau liquid terbukti dari sejumlah kasus yang diungkap aparat kepolisian. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar Pemprov Sumut mencegah dan memberantas narkoba di Sumut.
Anggota DPRD Sumut Fraksi Gerindra, Aripay Tambunan, menyebut revisi perda ini sebagai prioritas.
“Usulan Pak Gubernur sebulan lalu dan ini menjadi prioritas. Mudah-mudahan sebelum 30 November ranperda segera disahkan,” ujarnya.
DPRD juga menargetkan pengesahan ranperda restorative justice (RJ) dalam waktu dekat. “Kami sangat mengapresiasi keseriusan Gubernur Bobby Afif Nasution dalam pemberantasan narkoba di Sumut,” pungkasnya.
Dengan terobosan ini, Sumut bukan hanya menjadi pelopor larangan vape nasional tetapi juga menunjukkan bahwa kebijakan tegas bisa berjalan seiring solusi ekonomi rakyat. Sumut Bebas Vape, Sumut Bebas Narkoba! (FD)
